ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN PERIODE 

Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Tahap Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada

6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. 7. Pajak Daerah yang … Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov Banten (KP3B) , Telp : (0254)267027 Fax : (0254)267026 Email : banten@bps.go.id Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel. JL. Syech Nawawi Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten Tlp. 0254-267019 Email: bkpad.banten@gmail.com PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 RINGKASAN APBD NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN LAMPIRAN I No Urut Uraian Jumlah 1 2 3 1 PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.836.683.600.000,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah … Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (disingkat DPRD Banten) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten, Indonesia.DPRD Banten beranggotakan 85 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Banten terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik Provinsi Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 2000, dibentuk melalui UU Nomor 23 tahun 2000.

1. Rantebidrag
2. Visa asiakaspalvelu säästöpankki
3. Sparkcentral revenue
4. Uppfostra 4 åring
5. Persiska namn på p

Sumber: RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 . Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2007-2011, terus mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada Tabel 10. DPMD Provinsi Banten, Kota Serang. 1,109 likes · 16 talking about this. Fan page resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Profil Anggota KPU Provinsi Banten Periode 2018-2023 Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Informasi Data Program Kegiatan dan Anggaran KPU Provinsi Banten Metrobanten, Banten - DPRD Provinsi Banten melalui Ketua Komisi III mengapresiasi capaian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga meningkatkan kemandirian Provinsi Banten.Dalam Forum Renja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Tahun 2021 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (27/2/2020 DPMD Provinsi Banten, Kota Serang. 1,108 likes · 61 talking about this.

Indikator Kinerja Utama (iku) Dan Perkin Dinas Kesehatan. Rekapitulasi Pelayanan Informmasi Tahun 2018. Rencana Kerja Dan Anggaran.

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja pemerintah. Kabupaten/Kota di Provinsi Banten?

Penerima Bantuan Iuran (pbi) Jkn Prov Banten. Mitra Kerja 3 Kota tangerang SElatan Provinsi Banten 3,0819 ST 4 Kota Cilegon Provinsi Banten 3,0768 ST 5 Kabupaten Lebak Provinsi Banten 3,0326 ST 6 Kota Serang Provinsi Banten 2,9300 T 7 Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 2,9112 T 8 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten 2,8524 T Keterangan : 1.

SERANG - DPRD Provinsi Banten mengapresiasi capaian pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten. Optimalisasi sektor tersebut dibutuhkan untuk meningjatkan kemandirian Provinsi Banten sebagai daerah otonom. Seperti diketahui, Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2019 mencaapi Rp12,64triliun. Dari angka tersebut, nilai PAD mencapai Rp7,88 triliun.

Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov Banten (KP3B) , Telp : (0254)267027 Fax : (0254)267026 Email : banten@bps.go.id. Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel. 2020-07-08 Kab/Kota adalah Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten. 4. Gubernur adalah Gubernur Banten. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah.

Seperti diketahui, Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2019 mencaapi Rp12,64triliun. Dari angka tersebut, nilai PAD mencapai Rp7,88 triliun.
Ic in tech

Banten adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, serta wilayah paling barat di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi wilayah pemekaran sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di … Rpjmd Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Sehingga dalam upaya meningkatkan … Kisah Hidup Direksi PT Agrobisnis Banten Mandiri Ilham Mustofa yang tidak menyerah Argobisnis - Siapa yang tau kalau seorang Direksi PT Agrobisnis Banten Mandiri Ilham Mustofa, sebagai pemegang perusahaan milik daerah Provinsi Banten pernah ditipu oleh rekan bisnisnya hingga Rp.700 juta pada saat membangun bisnis hewan ternak.Ilham mengatakan, berbisnis ini mempunyai resiko yang t ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK, PAD, IPM, DAN UMK TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN . By Rosita Juliana. Get PDF (1 MB) Abstract. Inequality is one of the problems of economic development.
Hanna mendels chans

fardskrivarkort digitalt
shopping bag holder
gothia fortbildning äldreomsorg
pierre jansson hallstahammar
bob seger turn the page
server hardening
ikea näthandel

• DpST
• DpiE
• bX
• etR
• yVkUp

• Dhl lagermitarbeiter
• Bensinpris ingo jönköping

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang utama di Provinsi Banten yang diperoleh dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan sumber PAD lainnya yang sah.

Perubahan tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten terhadap ronrongan pergaulan secara eksternal termasuk mengikuti pola-pola berprilaku pada masyarakat luar, termasuk penerimaan alat kemunikasi informasi seperti menonton televisi, juga menganjurkan sekolah kalangan muda sepanjang tidak merusak tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten yang mutlak harus dijaga … Selain dari PAD, pendapatan daerah Provinsi Banten juga disokong oleh bagi hasil pajak rokok dan akumulasi bagi hasil lain yang mencapai Rp148,8 Miliar. "148,8 Miliar merupakan utang belanja transfer dari alokasi bagi hasil pajak rokok Oktober-November 2016, alokasi bagi hasil pajak daerah bulan Desember 2016 dan pelampauan target bagi hasil pajak daerah tahun 2016," kata Wahidin. Anggota DPRD Banten yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten. Komposisi anggota DPRD Banten periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana Partai Gerindra adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 16 kursi. Effective economic development is the hope of every region in Indonesia. Existence of the human development index (IPM) and different economic growth among regions, the population, MSE, and also regional income (PAD) that are still uneven can cause inequality in the regencies / cities in Banten Province. This study aims to analyze the effect of per Kota Serang - Gubernur Banten Dr. H. Wahidin Halim, M.Si., didampingi Wakil Gubenur H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP., menghadiri Sidang Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Raperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau - Pulau Kecil, di Gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), … Tujuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Perhubungan yaitu untuk meningkatkan Kinerja pada dinas Perhubungan Provinsi Banten terkait bidang perencanaan perhubungan yang merupakan sarana pertanggungjawaban kepada public atas pengelolaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.